JAKARTA, KOMPAS.com- Pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, mulai menandai berakhirnya proyek mangkrak yang terbengkalai selama lebih dari dua dekade.
Namun, berbeda dengan kawasan Rasuna Said, 13 tiang monorel yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, hingga kini belum seluruhnya dibongkar.
Baca juga: Tiang Monorel Dibongkar Setelah 22 Tahun, Sutiyoso: Kalau Saya Lewat Enggak Sakit Mata Lagi
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat penertiban tiang monorel di Senayan belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Rano menyebut, salah satu kendala utama pembongkaran tiang monorel di kawasan Senayan adalah status lahan yang berada di bawah kewenangan Sekretariat Negara (Setneg).
Baca juga: Tak Semua Tiang Monorel Dibongkar, 13 Tiang di Senayan Disisakan untuk Videotron
“Untuk Senayan, Senayan yang saya ingat, yang saya tahu itu adalah wewenang Setneg,” ujar Rano saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Kamis (15/1/2026).
Menurut Rano, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa serta-merta membongkar atau memanfaatkan aset yang berdiri di atas lahan yang bukan menjadi kewenangannya.
Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta berupaya agar sebagian dari 13 tiang yang ada di kawasan tersebut dapat dibongkar.
Sementara itu, sisanya sedang dikaji untuk dimanfaatkan sebagai media reklame, termasuk kemungkinan pemasangan layar videotron.
Rencana pemanfaatan tiang tersebut sebelumnya disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meninjau pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Rabu (14/1/2026).
“Tapi, kita juga sedang mencoba, agar memang dari beberapa tiang yang ada bisa digunakan untuk reklame tapikan mungkin tidak semua,” kata Rano.
Dianggap mengganggu akses kompleks DPRRano mengungkapkan, persoalan tiang monorel di Senayan sejatinya sudah lama menjadi perhatiannya, bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR.
Menurut dia, setidaknya ada 13 tiang monorel di kawasan tersebut yang perlu segera dibongkar karena mengganggu akses, khususnya di area belakang kompleks DPR RI.
“Maaf, saya pernah di DPR. Jadi kalau kita lihat pintu belakang DPR, tiang-tiang yang juga mengganggu, nah mungkin itu yang bisa kita juga minta untuk segera di..., ya istilahnya ditebanglah, itu intinya,” ucap Rano.
Dari sisi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penataan kawasan Senayan akan dilakukan setelah pembongkaran dan penataan kawasan Jalan HR Rasuna Said selesai.
Pramono memastikan pembongkaran di Rasuna Said ditargetkan rampung pada September 2026.
