FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDI-P Perjuangan, Jhon Sitorus, merespons sikap politik PDI Perjuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dikatakan Jhon, PDIP tengah membangun narasi sebagai partai penyeimbang sekaligus oposisi kritis.
Ia menegaskan, pesan tersebut disampaikan secara konsisten oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Keduanya, kata Jhon, ingin menegaskan posisi PDIP yang tidak berada di dalam pemerintahan, namun tetap berperan aktif mengawasi kebijakan negara.
“Narasi bahwa PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang sekaligus menegaskan jika PDI Perjuangan juga partai yang kritis,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (16/1/2026).
Lebih lanjut, ia mencontohkan sikap PDIP yang dinilai konsisten dalam merespons kebijakan pemerintah.
Di satu sisi, PDIP memberikan apresiasi terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun di sisi lain, partai berlambang banteng moncong putih itu tetap menunjukkan sikap tegas dengan menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“PDI Perjuangan mengapresiasi swasembada pangan tetapi sekaligus konsisten menolak Pilkada lewat DPRD,” tegasnya.
Kata Jhon, sikap tersebut merupakan upaya PDIP menjaga keseimbangan politik antara dukungan terhadap kebijakan yang pro-rakyat dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap berpotensi melemahkan demokrasi.
Politikus PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, menegaskan posisi partainya dalam peta politik nasional berada di jalur tersendiri.
PDI Perjuangan tidak bergabung ke dalam pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, namun juga tidak mengambil peran sebagai oposisi.
Dikatakan Seno, sikap tersebut bukan hal baru. Sejak awal, pimpinan partai telah menegaskan bahwa PDI Perjuangan memilih menjadi partai penyeimbang dalam sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan, istilah oposisi sejatinya tidak dikenal dalam konstitusi Indonesia.
Karena itu, PDI Perjuangan lebih tepat diposisikan sebagai mitra kritis pemerintah.
“Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai cara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti dianggap salah,” kata Seno saat konferensi pers Rakernas I PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026) kemarin.
Seno menambahkan, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial tidak membuka ruang bagi konsep oposisi maupun koalisi dalam pengertian parlementer.
“Karena tujuannya adalah, ya sudah, ini sebagai bentuk cermin benggala, kami akan menjadi antitesis,” ucapnya.
“Tetapi logikanya dalam pemerintah Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi,” tambahnya.
Meski demikian, Seno menegaskan PDI Perjuangan tidak ragu mengambil sikap berbeda dengan pemerintah jika menyangkut prinsip-prinsip demokrasi.
Salah satunya terkait wacana penunjukan kepala daerah oleh DPRD yang sempat digulirkan Partai Gerindra.
“Buat kami prinsip pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi kita, kita memasuki rezim pemilu,” tegasnya.
“Bukan rezim elite, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang,” sambung Seno.
Pernyataan Seno tersebut sekaligus menegaskan kembali sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Megawati sebelumnya menyatakan partainya tidak akan berada di posisi oposisi maupun masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Presiden ke-5 RI itu menegaskan, PDI Perjuangan akan menjalankan peran sebagai partai penyeimbang guna memastikan arah pembangunan nasional tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Oleh karena itu, PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ujar Megawati.
“Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
