Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.
Baca juga: PSI: Sekolah Rakyat jadi tangga keluar dari jerat kemiskinan
Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.
Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Prabowo targetkan kemiskinan ekstrem nol pada 2029
Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.
“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.
“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.
Baca juga: PSI: Sekolah Rakyat jadi tangga keluar dari jerat kemiskinan
Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.
Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.
Baca juga: Prabowo targetkan kemiskinan ekstrem nol pada 2029
Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.
“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.
