Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Kamis, 15 Januari 2026, mengancam akan memberlakukan Insurrection Act atau Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan kekuatan militer di Minnesota, menyusul gelombang protes marah atas meningkatnya kehadiran agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) di jalanan Minneapolis.
Ketegangan antara warga dan aparat federal terus meningkat sejak seorang agen ICE menembak mati warga negara AS bernama Renee Good di dalam mobilnya di Minneapolis delapan hari lalu. Aksi protes atas insiden tersebut kemudian meluas ke sejumlah kota lain.
Baca Juga :
Minneapolis Desak ICE Angkat Kaki Setelah Warga Venezuela Ditembak“Jika para politisi korup Minnesota tidak mematuhi hukum dan menghentikan para agitator profesional serta pemberontak yang menyerang para patriot ICE, yang hanya berusaha menjalankan tugasnya, saya akan memberlakukan INSURRECTION ACT,” tulis Trump di media sosial, dikutip dari AsiaOne, Jumat, 16, Januari 2026.
Trump, yang berasal dari Partai Republik, selama beberapa pekan terakhir secara terbuka mengecam para pemimpin Minnesota dari Partai Demokrat.
Ia juga melontarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut warga keturunan Somalia di negara bagian tersebut sebagai “sampah” yang seharusnya “dibuang” dari Amerika Serikat. Bentrokan Warga dan Aparat Federal Pemerintah federal telah mengerahkan hampir 3.000 petugas federal ke wilayah Minneapolis. Para petugas terlihat berpatroli membawa senjata api, mengenakan perlengkapan kamuflase bergaya militer, serta masker yang menutupi wajah mereka di tengah suhu dingin kota tersebut.
Kehadiran mereka disambut protes keras yang berlangsung siang dan malam. Sejumlah warga meniup peluit dan memukul tamborin sebagai bentuk perlawanan. Pada Rabu malam, massa berkumpul di sekitar lokasi penembakan pria Venezuela tersebut. Sebagian meneriakkan protes, sementara petugas federal membalas dengan meledakkan granat kejut dan melepaskan gas air mata.
Setelah sebagian besar massa dibubarkan, sekelompok kecil orang merusak sebuah mobil yang mereka yakini milik petugas federal. Salah satu pelaku mencoretkan grafiti merah bertuliskan “Hang Kristi Noem”, merujuk pada Menteri Keamanan Dalam Negeri AS yang membawahi ICE.
Sejak operasi besar-besaran itu dimulai, agen federal telah menangkap imigran maupun demonstran. Dalam beberapa kasus, petugas memecahkan kaca mobil dan menarik orang keluar secara paksa. Aparat juga diteriaki karena menghentikan warga negara AS berkulit hitam dan Latino untuk memeriksa identitas mereka. Diperlakukan Seperti Hewan Pemerintahan Trump dan para pemimpin Minnesota saling menyalahkan atas meningkatnya kemarahan dan kekerasan. Salah satu insiden yang menyita perhatian publik melibatkan Aliya Rahman, warga negara AS, yang pada Selasa ditarik secara paksa dari mobilnya oleh petugas imigrasi bermasker di dekat lokasi tewasnya Renee Good.
Dalam pernyataan kepada Reuters, Rahman mengatakan para agen “menyeret saya keluar dari mobil dan memborgol saya seperti hewan, bahkan setelah saya memberi tahu bahwa saya penyandang disabilitas.”
Ia mengaku berulang kali meminta dokter setelah dibawa ke tahanan ICE, namun justru dibawa ke pusat penahanan. Rahman mengatakan dirinya sempat kehilangan kesadaran di dalam sel sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Menanggapi permintaan komentar, juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan seorang “agitator” mengabaikan perintah petugas untuk memindahkan kendaraannya dari lokasi penegakan hukum dan ditangkap atas tuduhan menghalangi tugas aparat. Penembakan Warga Venezuela DHS mengidentifikasi pria Venezuela yang ditembak sebagai Julio Cesar Sosa-Celis. Ia sebelumnya diizinkan masuk ke Amerika Serikat pada 2022 melalui program pembebasan bersyarat kemanusiaan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintahan Trump kemudian mencabut status pembebasan bersyarat bagi warga Venezuela dan kelompok lain yang masuk melalui kebijakan tersebut.
Menurut pernyataan DHS, petugas federal berupaya menghentikan kendaraan Sosa-Celis, namun ia melarikan diri, menabrak mobil yang terparkir, lalu kabur dengan berjalan kaki. Seorang petugas berhasil menangkapnya, tetapi saat keduanya “terlibat pergulatan di tanah”, dua pria Venezuela lain keluar dari apartemen terdekat dan “menyerang petugas penegak hukum dengan sekop salju dan gagang sapu”.
Sosa-Celis kemudian melepaskan diri dan mulai memukul petugas menggunakan “sekop atau gagang sapu”, sehingga petugas tersebut “melepaskan tembakan defensif untuk melindungi nyawanya”, demikian pernyataan DHS.
Reuters menyatakan tidak dapat memverifikasi secara independen versi kejadian yang disampaikan DHS. Ketiga pria tersebut akhirnya ditangkap setelah petugas memasuki apartemen. Sosa-Celis dan petugas yang terlibat dilaporkan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dukungan Publik Terbelah Undang-Undang Pemberontakan tahun 1807 memungkinkan presiden mengerahkan militer atau mengambil alih pasukan Garda Nasional suatu negara bagian untuk meredam pemberontakan, sebagai pengecualian atas aturan yang melarang penggunaan tentara dalam penegakan hukum sipil.
Undang-undang ini telah digunakan sekitar 30 kali dalam sejarah Amerika Serikat. Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah syarat penerapannya telah terpenuhi.
Trump sebelumnya telah mengambil langkah tidak lazim dengan memfederalisasi pasukan Garda Nasional untuk membantu penegakan hukum imigrasi di kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat, meski ditentang oleh para gubernur negara bagian. Langkah serupa di Los Angeles tahun lalu dinyatakan inkonstitusional oleh seorang hakim pada Desember.
Langkah agresif Trump di Minnesota juga memecah dukungan di kalangan pendukungnya. Survei Reuters/Ipsos yang dirilis Kamis menunjukkan 59 persen pemilih Partai Republik mendukung kebijakan yang memprioritaskan penangkapan oleh petugas imigrasi meskipun berisiko melukai orang. Sementara itu, 39 persen responden menilai petugas seharusnya lebih mengutamakan keselamatan warga meski jumlah penangkapan menjadi lebih sedikit.
