BPH Migas Dukung Penambahan SPBU Nelayan di Nias Utara, Dorong Akselerasi Program BBM Satu Harga

Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan dukungan penuh terhadap optimalisasi penyaluran BBM subsidi dan kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa saat ini terdapat empat penyalur BBM subsidi dan kompensasi di Nias Utara, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU kompak.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan pembangunan tambahan SPBU nelayan guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Peninjauan terhadap sejumlah lokasi usulan pembangunan penyalur BBM dilakukan langsung oleh Wahyudi bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto pada Kamis, 15 Januari 2026.

"BPH Migas bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi dan kita mengecek langsung letak geografisnya apakah benar ini sebagai klaster SPBU untuk layanan kepada nelayan," ungkap Wahyudi.

Berdasarkan hasil evaluasi, dua lokasi di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam perencanaan pembangunan penyalur BBM dalam program BBM Satu Harga.

"Di Afulu dan Tuhemberua ini sudah ada perencanaan pembangunan penyalur BBM dengan target beroperasi tahun 2026. Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga konsumen pengguna dari sektor pertanian, transportasi darat, UMKM, dan transportasi air yang menggunakan motor tempel. Jadi, tidak hanya SPBU nelayan, agar skala keekonomiannya masuk bagi mitra atau investor dan asas kebermanfaatannya juga lebih besar," jelas Wahyudi.

Saat ini, jarak antarpenyalur BBM di wilayah tersebut masih cukup jauh, seperti dari Kecamatan Sitolu Ori ke Lahewa Timur sejauh 17 km, Lahewa Timur ke Lahewa sejauh 19,2 km, dan Lahewa ke Alasa sejauh 52,5 km.

Wahyudi mendorong pemerintah daerah serta dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi, agar penyalur BBM Satu Harga dapat beroperasi sebelum Desember 2026.

Ia juga mengimbau para nelayan untuk segera mengurus surat rekomendasi melalui Dinas Perikanan menggunakan aplikasi XStar BPH Migas.

"Dengan surat rekomendasi tersebut, nelayan akan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami minta Dinas Perikanan aktif memfasilitasi ini agar nelayan tidak lagi membeli dengan harga tinggi di pengecer," tegasnya.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menyatakan bahwa Kepulauan Nias termasuk wilayah terdepan dan terluar Indonesia, sehingga pelaksanaan program BBM Satu Harga harus dipercepat.

"Jika lokasi BBM Satu Harga sudah memenuhi syarat, pembangunannya hendaknya dipercepat agar tidak ada lagi masyarakat yang mengeluhkan harga BBM di sini mahal," ujar Bambang.

Salah satu warga, Baher, menyebutkan bahwa jauhnya lokasi SPBU menyebabkan masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga lebih tinggi.

Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyampaikan bahwa kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhan BBM di wilayahnya.

"Pada dasarnya kita berharap dengan adanya pembukaan SPBU atau SPBUN baru ini dapat meningkatkan pendapatan para nelayan kita dan masyarakat secara umum," ungkap Yusman usai rapat koordinasi dengan BPH Migas.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, Sunardi, menjelaskan bahwa tiga dari empat lokasi lembaga penyalur yang diusulkan telah masuk dalam rencana program BBM Satu Harga berdasarkan hasil verifikasi lapangan.

Ia menambahkan bahwa bentuk fisik bangunan penyalur akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di lokasi masing-masing.

"Kalau marketnya cukup besar, mungkin dibuat seperti bangunan SPBU reguler. Tetapi kalau segmennya kecil, kemungkinannya dibuat modular," ujarnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, BPH Migas juga menyambangi Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk memastikan ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias.

Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite di FT Gunungsitoli cukup untuk 14,4 hari, sedangkan stok Biosolar mencukupi untuk 8 hari.

Pasokan BBM di wilayah tersebut dipastikan akan bertambah dengan kedatangan kapal pengangkut BBM yang dijadwalkan tiba pada 19 Januari 2026.

FT Gunungsitoli juga berperan penting dalam penyaluran BBM ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Sumatera, terutama saat terjadi bencana alam di Sumatera Utara.