Investasi 2025 Tembus Rp1.931 Triliun, Buruh Serukan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai lonjakan investasi belum berbanding lurus dengan hak-hak para pekerja.

IDXChannel - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menilai lonjakan investasi belum berbanding lurus dengan hak-hak para pekerja.

Realisasi investasi nasional sepanjang 2025 menembus angka Rp1.931 triliun.

Ketua ASPIRASI, Mirah Sumirat, mengungkap peningkatan investasi memang memberikan sinyal baik, terutama dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, besarnya nilai investasi tersebut belum berdampak pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.

"Angka besar investasi belum otomatis berbanding lurus dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan pekerja," kata Mirah saat dihubungi IDX Channel pada Jumat (16/1/2026).

Ia menyoroti masih maraknya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor, meskipun investasi terus meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya berkualitas dan belum berorientasi pada penciptaan serta perlindungan lapangan kerja.

"Faktanya, di saat investasi terus meningkat, bayang-bayang PHK massal masih menghantui buruh di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum sepenuhnya berkualitas dan berorientasi pada penciptaan serta perlindungan lapangan kerja," ujarnya.

Mirah menegaskan bahwa investasi seharusnya tidak hanya diukur dari besaran nilai rupiah, tetapi juga dari kemampuannya menyerap tenaga kerja, menjaga keberlanjutan usaha, mematuhi norma ketenagakerjaan, serta melindungi hak-hak buruh.

Ia juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan memastikan investasi yang masuk bersifat ramah pekerja. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan peningkatan investasi justru berjalan beriringan dengan PHK massal.

"Bagi kami, investasi yang ideal adalah investasi yang menumbuhkan ekonomi sekaligus menjamin rasa aman bagi pekerja dan keluarganya, bukan sebaliknya," tutur Mirah. (Wahyu Dwi Anggoro)