Oleh: Illank Radjab, S.H.
Sekjen PP ISMAHI Periode 2004-2008
Ketua Umum Lembaga Studi Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulsel
Ada jenis kekuasaan yang tidak runtuh, tidak pula direbut. Ia hanya pelan-pelan kehilangan tubuhnya. Masih bernama, masih beralamat, masih duduk di kursi resmi, tetapi tak lagi punya berat. Orang melihatnya, namun tak lagi menoleh. Di situlah Rusdi Masse (RMS) hari ini berada, hadir, tetapi tidak sepenuhnya ada.
Mundurnya RMS dari Partai NasDem semestinya menjadi peristiwa yang selesai. Politik biasanya bekerja dengan logika sederhana: keluar dari satu rumah, masuk ke rumah lain, atau mendirikan tenda baru. Tapi RMS memilih jalur yang lebih puitik, pergi tanpa benar-benar pergi. Ia meninggalkan NasDem, lalu berdiri di ruang antara, membiarkan publik menebak apakah ini strategi, jeda, atau sekadar kelelahan.
Dalam politik, ruang antara selalu berbahaya. Ia mudah dibaca bukan sebagai kecerdikan, melainkan sebagai keraguan yang belum berani mengaku.
Dulu, RMS adalah figur dengan gravitasi. Elite lokal yang naik ke pusat, mengelola jejaring, memproduksi loyalitas. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, posisi yang dalam bahasa Pierre Bourdieu penuh modal simbolik. Kekuasaan jenis ini bekerja bahkan ketika diam. Tetapi hanya selama diam itu sementara. Ketika diam menjadi kebiasaan, simbol kehilangan daya dan berubah jadi ornamen.
Di titik ini, degradasi kefiguran mulai bekerja. RMS lebih sering disebut daripada bertindak. Ia hadir sebagai nama, bukan sebagai arah. Ia menjadi bahan pembicaraan, bukan pengambil keputusan. Dalam istilah sosiologi politik, ini adalah dislokasi simbolik: figur yang masih dikenali, tetapi tak lagi dipercaya untuk memimpin masa depan.
Albert O. Hirschman pernah menulis tentang tiga respons terhadap krisis: loyalty, voice, dan exit. RMS memilih exit, tetapi tanpa voice. Ia keluar tanpa menjelaskan apa yang ditinggalkan dan apa yang hendak dibangun. Kepergian semacam ini tidak melahirkan pembaruan; ia hanya menyisakan ruang kosong yang cepat diisi spekulasi.
Dan spekulasi itu pun datang, seperti tamu tak diundang yang selalu tahu alamat.
Di lorong-lorong percakapan politik, beredar bisik tentang jejak hukum, tentang nama yang kadang menggema samar dalam ruang sidang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan sebagai vonis, bukan pula kepastian, hanya bayangan. Tapi dalam politik Indonesia, bayangan sering kali lebih menentukan daripada fakta. Ia cukup untuk membuat langkah melambat, suara diturunkan, dan sikap disamarkan.
Jika spekulasi ini benar, maka kemunduran RMS bukan lagi soal strategi, melainkan refleks bertahan. Kekuasaan tidak lagi dipakai untuk memimpin, melainkan untuk berlindung. Politik pun berubah dari arena gagasan menjadi bunker pertahanan diri.
Bagi publik Sulawesi Selatan, situasi semacam ini jarang dibaca dengan rumit. Tidak ada seminar teori. Tidak ada debat metodologis. Yang ada hanya satu pertanyaan sederhana: berani atau tidak bertanggung jawab? Dan ketika jawabannya terlalu lama ditunda, publik memberi kesimpulannya sendiri.
Ironisnya, ketidakpastian ini justru dirawat oleh PSI Sulsel. RMS dipelihara sebagai kemungkinan, bukan keputusan. Nama dijadikan jangkar, seolah-olah masa depan partai bisa ditarik dari figur yang sendiri enggan menentukan arah. Dalam kerangka audience democracy Bernard Manin, partai semacam ini berhenti memimpin dan mulai tampil, sibuk menjaga panggung, lupa menulis naskah.
Padahal waktu politik tidak menunggu siapa pun. Vilfredo Pareto mengingatkan bahwa elite tidak jatuh karena diserang, melainkan karena berhenti relevan. Mereka masih disebut, tetapi tidak lagi menentukan. RMS hari ini berada di fase itu: tidak dikalahkan, tidak dijatuhkan, hanya perlahan ditinggal.
Ke depan, Sulawesi Selatan akan berjalan tanpa RMS ala NasDem. Bukan karena RMS tidak pernah penting, tetapi karena politik selalu bergerak ke arah mereka yang berani memberi bentuk pada ketidakpastian. Yang ragu akan dilompati, yang menunggu akan ditinggal.
Dan di titik inilah etos lama orang Sulawesi Selatan seharusnya kembali diingat. Manusia Sulawesi Selatan sejati bukanlah mereka yang pandai memilih tuan, melainkan mereka yang tegak berdiri dan berkata: saya berbuat, maka saya bertanggung jawab.
Paragraf terakhir ini seharusnya sederhana, tapi dalam politik justru menjadi langka. Sebab terlalu banyak figur yang ingin tetap disebut tanpa ingin memutuskan, ingin dihormati tanpa ingin menanggung risiko. Mereka hidup dari kemungkinan, bukan dari keberanian.
Dalam politik, kekuasaan yang terus menunda akan kehilangan bentuknya. Dan figur yang terlalu lama berdiri di ruang antara, akhirnya hanya akan dikenang sebagai orang yang hampir memilih, lalu kalah oleh waktu. (wid)
