Ekonom Wanti-wanti Risiko BUMN Tekstil 'Bunuh' Swasta dan Bebani Fiskal

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus tekstil dengan dukungan dana jumbo US$6 miliar dari Danantara menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Langkah intervensi negara ini dikhawatirkan justru menjadi pisau bermata dua bagi kelangsungan industri swasta.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mewanti-wanti pemerintah agar merancang pembentukan entitas baru ini dengan sangat hati-hati. Menurutnya, prasyarat mutlak bagi BUMN tekstil tersebut adalah harus bersifat pendukung, bukan pengganti yang mematikan.

"Harus dipastikan BUMN ini sifatnya komplementer dengan pelaku usaha swasta. Jangan sampai justru bersaing dengan swasta dan mempercepat kematian mereka," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (17/1/2026).

Kekhawatiran Wijayanto bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, BUMN ini akan difokuskan untuk menambal kelemahan struktural di rantai pasok lini tengah (mid-stream), seperti produksi benang, kain, hingga pencelupan.

Kendati demikian, Wijayanto mengingatkan bahwa masuk ke segmen mid-stream berarti masuk ke 'medan perang' melawan produk impor China yang dikenal sangat efisien dan murah.

"Satu catatan, jika BUMN fokus pada lini tengah, termasuk produksi benang maka BUMN tersebut akan bersaing langsung dengan produk China," tegasnya.

Skenario Terburuk BUMN Tekstil

Wijayanto memaparkan skenario terburuk apabila BUMN baru tersebut gagal bersaing secara efisiensi melawan produk impor. Alih-alih menjadi solusi rantai pasok, BUMN tersebut berpotensi menjadi beban fiskal baru alias sakit sejak dini.

Lebih jauh, dia mengkhawatirkan munculnya kebijakan proteksionis yang memaksa industri garmen (hilir) swasta untuk menyerap produk BUMN tersebut demi menyelamatkan neraca perusahaan pelat merah itu, kendati harganya tidak kompetitif.

"Jangan sampai nantinya BUMN kalah saing, kesulitan, dan justru jadi beban atau jangan sampai memaksa swasta membeli produk mereka, kendati dengan harga yang lebih mahal," jelasnya.

Jika hal itu terjadi maka Wijayanto menilai tujuan awal penyelamatan industri justru akan meleset. Struktur biaya produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional akan membengkak, yang pada akhirnya membuat daya saing produk Indonesia makin terpuruk di pasar global.