Hasto Kristiyanto Sekjen PDI Perjuangan menekankan pentingnya check and balance seiring dengan akan dibahasnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI.
Hal itu, kata Hasto, juga sesuai dengan apa yang telah dibahas oleh Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDIP bersama Mahfud MD mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
“Seperti yang disampaikan oleh Prof Mahfud ketika bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, yang penting adalah di dalam setiap undang-undang ketika kita berbicara otoritas misalnya perampasan aset maka disitu harus ada check and balancesnya,” katanya di Mangrove Gunung Anyar, Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Hasto menyatakan, ada beberapa hal yang harus ditekankan pada RUU Perampasan Aset, salah satunya sistem kontrol.
“Harus ada suatu kontrol sistemnya. Harus ada tanggung jawabnya. Harus tujuannya untuk pemberantasan korupsi. Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keahlian DPR RI mengenai penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Hukum Acara Perdata (HAPER) dan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Saat itu, Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar menyatakan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi secara terbuka, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah dengan melibatkan partisipasi publik khususnya akademisi.
Rapat tersebut menjadi tahapan awal dalam proses legislasi dua rancangan undang-undang yang dinilai berdampak besar pada sistem hukum nasional.(ris/kir/faz)
