Kaleidoskop 2025: Deretan Manuver Prabowo Wujudkan Swasembada Pangan

Bisnis.com, JAKARTA — swasembada pangan menjadi ambisi besar Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya bertugas.

Produksi digenjot untuk sejumlah komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, dan komoditas lainnya di tahun-tahun mendatang.

Prabowo sempat menyampaikan bahwa sektor pangan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, lantas dilanjutkan pada target berikutnya seperti swasembada energi.

“Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita,” kata Prabowo di Jakarta, Selasa (4/11/2025

Capaian pertama yang diklaim pemerintahan Prabowo tahun ini adalah swasembada beras, seiring dengan kebijakan untuk menyetop impor komoditas tersebut pada tahun ini.

Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah masih berderet untuk mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang ada.

Swasembada Beras

Pada awal tahun, Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.

Dalam perjalanannya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Dia menyebut bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.

“Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” kata Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).

Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.

Pangkas Harga Pupuk Subsidi

Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Perbaikan Irigasi

Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.

Lahan Pertanian Menyusut

Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.

Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.

Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid melakukan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

Dia menjelaskan upaya tersebut dilakukan guna menjaga produksi pangan nasional mendukung target swasembada pangan yang telah dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada tahap awal, Kementerian ATR/BPN akan menerapkan moratorium terbatas terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

Kementerian ATR/BPN juga melakukan penyusunan rencana aksi pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk mengintegrasikan data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) ke dalam Rencana Tata Ruang sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pasalnya, Nusron menilai saat ini data mengenai area lahan persawahan dinikai masih rancu dan belum konkret.

Untuk itu, pihaknya berencana merampungkan hal tersebut untuk meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi lahan persawahan.

"Banyak kasus lahan fisik bukan sawah, tetapi dicatat sawah, atau sebaliknya. Pekerjaan kita dalam waktu dekat, yaitu memperbaiki data. Kalau datanya sudah benar, maka proses perizinan atau layanan tidak perlu lagi bergantung pada LSD," tegas Menteri Nusron.

Swasembada Protein

Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.

Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.

“Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.

Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.

Swasembada Gula dan Garam

Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.

Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.

"Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur," kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.

“Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi

Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.

BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.

Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.