Bupati Agam Benni Warlis mencurahkan kekhawatirannya atas potensi bencana susulan yang mengintai wilayahnya akibat curah hujan tinggi di wilayah Sumatera Barat.
Dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan BNPB, Senin (29/12), ia menyebut kondisi di Kabupaten Agam sudah berada dalam situasi yang rumit dan berisiko tinggi.
Benni mengatakan, berdasarkan paparan Kepala BMKG, curah hujan lebat diperkirakan terjadi sejak 31 Desember hingga Januari, dengan hujan sedang hingga sepekan ke depan.
Kondisi itu, menurut dia, sudah dirasakan langsung dalam dua hari terakhir dan memicu banjir serta longsor susulan di sejumlah titik.
“Ini luar biasa terjadi di Kabupaten Agam, khususnya di sekitar Danau Maninjau dan Malalak. Longsoran dan banjir juga terjadi,” kata Benni.
Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah hulu ditemukan retakan-retakan tanah yang meningkatkan ancaman longsor. Namun, Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk memastikan status kerawanan kawasan tersebut.
Oleh karena itu, Benni meminta bantuan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus untuk memfasilitasi pemetaan dari Badan Geologi Nasional. Keduanya juga hadir di konferensi pers.
“Untuk itu pada kesempatan ini, kami mohon kepada Bapak Kepala BNPB, Bapak Wamendagri, kita dibantu untuk melihat legalitasnya dari Badan Geologi Nasional,” ucap dia.
Menurut dia, legalitas peta kerawanan sangat dibutuhkan, terutama untuk rencana pembangunan hunian tetap (huntap).
“Bisa saja hari ini rumahnya tidak hancur, tapi mereka dalam keadaan terancam yang kita sendiri tidak punya legalitasnya. Itu yang pertama kami mohonkan,” ujarnya.
Selain itu, Benni juga menyoroti kondisi di lereng Gunung Marapi. Ia mengaku justru khawatir karena aliran sungai di kawasan tersebut terlihat normal meski curah hujan sangat tinggi.
“Kami khawatir di atas sudah terjadi bendungan yang luar biasa, kemudian satu saat dia akan lepas dan menimbulkan bencana yang lebih besar,” katanya.
Upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah daerah, menurut Benni, masih sangat terbatas. Bersama kecamatan (wali nagari), warga bergotong royong membersihkan saluran air agar aliran tetap lancar.
Namun, pembangunan sabo dam (bangunan pengendali sedimen/lahar vulkanik) yang direncanakan baru akan terealisasi pada 2026.
Benni juga menyoroti dampak longsor terhadap sungai-sungai yang kewenangannya berada di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS). Ia mengatakan, sedimen akibat longsor berpotensi menimbulkan kerusakan lanjutan.
“Sedimen-sedimen susulan ini akan memporak-porandakan lagi sawah-sawah dan perkampungan,” ucapnya.
Ia menyebut sekitar 2.000 hektare sawah di Agam sudah tenggelam, sementara curah hujan diperkirakan masih tinggi dengan Januari sebagai puncaknya di Sumatera Barat.
“Sawah-sawah kita yang sudah 2.000 hektare sudah tenggelam ini. Kemudian curah hujan yang juga tetap cukup tinggi, apalagi estimasi tadi minggu depan, Januari adalah puncak hujannya juga di Sumatera Barat. Ini yang sangat kita khawatirkan,” ungkap Benni.
BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan
BMKG memprediksi puncak musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia terjadi pada Januari 2026. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, berdasarkan prediksi curah hujan bulanan Januari hingga Maret 2026 terhitung tinggi.
Ia menjelaskan, wilayah dengan puncak musim hujan Januari meliputi: Sumatera bagian selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua bagian selatan, serta sebagian Sulawesi Selatan.
“Kita lihat khusus Sumatera bagian Selatan, seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua bagian Selatan, serta sebagian dari Sulawesi Selatan, itu puncak musim hujan adalah pada Januari 2026,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (29/12).
Pada Januari 2026, BMKG mencatat potensi curah hujan sangat tinggi, lebih dari 500 milimeter per bulan. Daerah yang perlu waspada yakni: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.
“Curah hujan kategori sangat tinggi lebih dari 500 milimeter per bulan,” ungkap Faisal.
BNPB Minta Daerah Perkuat Jalur Evakuasi-Patroli
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau BPBD dan Forkopimda untuk segera membuat jalur-jalur evakuasi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti longsor jelang Tahun Baru 2026. Patroli pun harus digalakkan.
Hal itu disampaikan Suharyanto dalam jumpa pers virtual, Senin (29/12). Turut hadir Menko PMK Pratikno hingga Wamendagri Akhmad Wiyagus.
"Ini jalur-jalur evakuasi, transportasi, kemudian langkah preventif ini dilakukan ya. Kemudian ini mohon para Kalaksa dibantu unsur Forkopimda, mumpung ini belum terjadi, segera patroli, segera bergerak ke titik-titik yang rawan bencana," kata Suharyanto.
"Saya yakin masing-masing kabupaten/kota sudah punya peta risiko rawan bencana di daerahnya masing-masing," sambung dia.
Ia tak mau korban berjatuhan lagi saat longsor mendadak terjadi. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Sumut, Sumbar, dan Aceh.
"Jangan sampai lagi masyarakat mendadak menjadi korban akibat banjir, longsor tiba-tiba. Ini mohon yang di sepanjang daerah aliran sungai, ini diperkuat komunikasinya. Kemudian diingatkan lagi evakuasi keluarganya," ungkapnya.
