Jakarta (ANTARA) - Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah mengimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Barat (Jakbar) agar segera melakukan cek kesehatan gratis (CKG).
Hal tersebut ditekankan Iin karena hingga 28 Desember 2025, pelaksanaan CKG di Jakarta Barat baru mencapai sekitar 33,5 persen atau menduduki peringkat kedua terendah di DKI Jakarta.
"Saya menginstruksikan para kepala unit untuk memastikan anggotanya melakukan pengecekan kesehatan paling lambat hari Rabu (31 Desember 2025). Lakukan di fasilitas layanan kesehatan terdekat, ada Puskesmas atau Satpelkes (Satuan Pelaksana Kesehatan) di sini," kata Iin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan mengetahui kondisi kesehatan, maka para pegawai dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk menunjang produktivitas kerja.
"Saya minta untuk disegarakan, 100 persen kalau bisa sampai Rabu (31 Desember 2025). Kita tutup akhir tahun ini dengan kondisi tubuh yang sehat, sehingga nantinya menjalani tahun yang baru akan bekerja lebih optimal lagi," ujar Iin.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna mengatakan untuk mengejar capaian target yang diinstruksikan wali kota tersebut, pihaknya mendorong seluruh fasilitas layanan kesehatan agar memaksimalkan penginputan data bagi siapa pun yang belum maupun yang sudah melakukan CKG.
"Saya sudah imbau untuk Puskesmas atau Satpelkes untuk menginput data yang ada agar semua terdata dengan baik dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa langsung menginstrusikan jajarannya yang belum melakukan CKG untuk disegerakan," tutur Sahruna.
Dia menambahkan selain bagi pegawai, program CKG juga dioptimalkan bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut.
"Pelayanan CKG juga tetap dilaksanakan untuk pasien yang datang ke Puskesmas. Kita berikan pelayanan yang optimal bagi siapa pun," ungkap Sahruna.
Baca juga: 579 ribu orang yang jalani CKG di Jakarta alami obesitas
Baca juga: Lebih dari dua juta orang sudah manfaatkan CKG di Jakarta
Baca juga: DKI sertakan anak tak bersekolah dalam Program CKG Sekolah
Hal tersebut ditekankan Iin karena hingga 28 Desember 2025, pelaksanaan CKG di Jakarta Barat baru mencapai sekitar 33,5 persen atau menduduki peringkat kedua terendah di DKI Jakarta.
"Saya menginstruksikan para kepala unit untuk memastikan anggotanya melakukan pengecekan kesehatan paling lambat hari Rabu (31 Desember 2025). Lakukan di fasilitas layanan kesehatan terdekat, ada Puskesmas atau Satpelkes (Satuan Pelaksana Kesehatan) di sini," kata Iin di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan mengetahui kondisi kesehatan, maka para pegawai dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk menunjang produktivitas kerja.
"Saya minta untuk disegarakan, 100 persen kalau bisa sampai Rabu (31 Desember 2025). Kita tutup akhir tahun ini dengan kondisi tubuh yang sehat, sehingga nantinya menjalani tahun yang baru akan bekerja lebih optimal lagi," ujar Iin.
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat Sahruna mengatakan untuk mengejar capaian target yang diinstruksikan wali kota tersebut, pihaknya mendorong seluruh fasilitas layanan kesehatan agar memaksimalkan penginputan data bagi siapa pun yang belum maupun yang sudah melakukan CKG.
"Saya sudah imbau untuk Puskesmas atau Satpelkes untuk menginput data yang ada agar semua terdata dengan baik dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa langsung menginstrusikan jajarannya yang belum melakukan CKG untuk disegerakan," tutur Sahruna.
Dia menambahkan selain bagi pegawai, program CKG juga dioptimalkan bagi masyarakat umum yang membutuhkan layanan kesehatan tersebut.
"Pelayanan CKG juga tetap dilaksanakan untuk pasien yang datang ke Puskesmas. Kita berikan pelayanan yang optimal bagi siapa pun," ungkap Sahruna.
Baca juga: 579 ribu orang yang jalani CKG di Jakarta alami obesitas
Baca juga: Lebih dari dua juta orang sudah manfaatkan CKG di Jakarta
Baca juga: DKI sertakan anak tak bersekolah dalam Program CKG Sekolah
