Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 telah membantu 6.050 pelajar menebus ijazah mereka melalui program pemutihan dengan total anggaran mencapai Rp14,9 miliar.
Program ini menjadi upaya nyata dalam membuka akses pendidikan yang adil bagi siswa yang terkendala secara ekonomi.
Ribuan Ijazah Dipulihkan Lewat Tahap Kelima di Akhir TahunTahap kelima sekaligus terakhir dalam program pemutihan tahun 2025 dilakukan pada Desember lalu, dengan jumlah penerima mencapai 2.753 pelajar.
Dari jumlah itu, sebanyak 1.488 siswa berasal dari sekolah swasta dan 1.265 dari madrasah.
Penyerahan ijazah secara simbolis dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung.
"Ijazah adalah hak setiap warga negara. Pemprov DKI hadir untuk memberi ruang dan kesempatan," ujar Pramono dalam pidatonya.
Program ini didanai melalui kolaborasi berbagai pihak, terutama melalui Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta.
Komitmen Berlanjut di 2026, Targetkan 6.000 Ijazah LagiProgram pemutihan ijazah akan dilanjutkan pada 2026 dengan target sekitar 6.000 ijazah kembali diputihkan.
Langkah ini dilakukan karena masih banyak siswa dari keluarga tidak mampu yang belum bisa mengambil ijazah mereka akibat tunggakan biaya.
Sepanjang tahun 2025, total anggaran yang digelontorkan untuk program ini tercatat sebesar Rp14.904.310.771.
Jika dirata-rata, biaya pemutihan per ijazah berada di angka sekitar Rp2,463 juta.
Pemprov DKI menegaskan bahwa pendidikan adalah alat untuk memutus rantai kemiskinan, dan ijazah sebagai dokumen penting tidak boleh menjadi barang mewah yang sulit diakses oleh warga.
