Negara yang Terlalu Rumit untuk Dipahami

Salah satu paradoks terbesar komunikasi pemerintah hari ini adalah ini: negara berbicara semakin sering, tetapi tidak selalu semakin dipahami. Di tengah banjir informasi, publik justru kerap merasa jauh dari kebijakan yang secara langsung memengaruhi hidup mereka.

Akar persoalannya sering kali bukan pada niat, melainkan pada bahasa. Bahasa teknokratis yang lahir dari ruang birokrasi dibawa begitu saja ke ruang publik yang memiliki logika berbeda.

Ketika dua dunia ini bertemu tanpa penerjemah, kebijakan kehilangan makna.

Birokrasi hidup dari ketepatan istilah. Setiap kata memiliki konsekuensi administratif dan hukum. Namun, ketepatan yang sama sering kali berubah menjadi penghalang ketika bahasa itu keluar dari ruang internal.

Istilah seperti realokasi, penyesuaian regulasi, optimalisasi anggaran, atau konsolidasi kebijakan mungkin jelas bagi aparatur negara, tetapi terdengar asing bagi sebagian besar warga. Ketika istilah-istilah ini disampaikan tanpa konteks dan narasi, publik merasa kebijakan itu bukan miliknya.

Di sinilah jarak mulai terbentuk. Negara berbicara dalam bahasa sistem, sementara warga hidup dalam bahasa pengalaman.

Pemerintah kerap rajin menyampaikan apa yang dilakukan, tetapi lupa menceritakan mengapa dan untuk siapa. Informasi disajikan sebagai daftar kegiatan, bukan sebagai cerita perubahan.

Padahal, publik tidak hanya ingin tahu apa yang dikerjakan negara, tetapi ingin memahami dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Tanpa narasi, kebijakan terasa seperti laporan internal yang dipublikasikan secara paksa.

Bahasa naratif bukan berarti menyederhanakan secara berlebihan, melainkan menjembatani kebijakan dengan realitas sosial.

Masuknya pemerintah ke media sosial adalah keniscayaan. Namun, media sosial memiliki karakter yang berbeda dari siaran pers atau konferensi pers.

Ia cepat, visual, personal, dan dialogis. Sayangnya, banyak akun resmi pemerintah masih menggunakan bahasa satu arah yang kaku. Media sosial diperlakukan seperti papan pengumuman digital, bukan ruang percakapan.

Akibatnya, pesan mudah diabaikan atau disalahpahami.

Jebakan Bahasa Terlalu Santai

Di sisi lain, ada pula upaya untuk menjadi relevan dengan gaya anak muda. Bahasa dibuat terlalu santai, penuh slang, bahkan bercanda.

Masalah muncul ketika gaya ini digunakan untuk menjelaskan kebijakan serius atau situasi krisis. Alih-alih terasa dekat, negara justru dianggap tidak peka.

Wibawa institusi bukan berarti kaku, tetapi ia juga tidak boleh larut dalam gaya yang mengaburkan konteks.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah inkonsistensi bahasa antarpejabat dan antarinstansi. Satu kebijakan bisa memiliki banyak penjelasan yang berbeda, tergantung siapa yang berbicara.

Bagi publik, perbedaan ini membingungkan. Mereka tidak melihat dinamika internal, yang mereka lihat adalah negara yang tidak satu suara.

Di era media sosial, inkonsistensi semacam ini cepat memicu spekulasi dan ketidakpercayaan.

Tekanan media sosial sering mendorong pemerintah untuk merespons dengan cepat. Namun, kecepatan tanpa ketepatan bahasa justru berisiko.

Respons yang tergesa-gesa, dengan pilihan kata yang kurang matang, bisa meninggalkan jejak digital yang sulit diperbaiki.

Di sinilah pentingnya kurasi bahasa sebelum publikasi. Bukan untuk menyensor, tetapi untuk memastikan pesan sampai dengan benar.

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan sekadar berbicara lebih sering, tetapi menerjemahkan negara ke dalam bahasa publik.

Pemerintah membutuhkan peran penerjemah: humas dan komunikator publik yang memahami substansi kebijakan sekaligus peka terhadap logika media sosial.

Tanpa penerjemahan ini, jarak akan terus ada, seberapa pun canggih kanal komunikasinya.

Bahasa yang jelas adalah bentuk penghormatan kepada publik. Ia menunjukkan bahwa negara menghargai waktu, perhatian, dan kecerdasan warganya.

Ketika pemerintah mampu berbicara dengan sederhana tanpa merendahkan, dengan santai tanpa kehilangan wibawa, dan dengan konsisten tanpa membingungkan, maka jarak perlahan menyempit.

Di ruang yang semakin cepat, justru ketepatan bahasa yang menentukan apakah negara benar-benar hadir.

Tulisan ini merupakan seri ke-3 dari serial opini yang terdiri dari 4 bagian yang dapat dibaca berurutan atau berdiri sendiri di setiap seri

Tulisan ini merupakan pikiran pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja