Oslo (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen pada Kamis (1/1) malam waktu setempat mengecam dimulainya kembali pembicaraan tentang akuisisi Greenland.
Frederiksen mengatakan bahwa "sekutu terdekat" Denmark tidak boleh memperlakukan negara lain dan rakyatnya sebagai sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki.
Tanpa secara eksplisit menyebut Amerika Serikat (AS), Frederiksen mengatakan bahwa tahun lalu diwarnai dengan "ancaman, tekanan, dan pembicaraan yang merendahkan" dari sebuah negara yang digambarkannya sebagai "sekutu terdekat Denmark sepanjang masa".
Berbicara dari kediaman resminya, Frederiksen membahas berbagai isu, termasuk ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi hanya menggunakan kata-kata keras ketika membahas tekanan geopolitik yang dihadapi negara tersebut, khususnya mengenai wilayah Arktik di Greenland.
"Kini lagi-lagi konflik mengenai Greenland, yang menyangkut Kerajaan (Denmark)," kata Frederiksen, mengacu pada konflik diplomatik baru itu.
Dia mengkritik pola pikir di balik tekanan tersebut sebagai pandangan terhadap dunia yang sudah ketinggalan zaman "tentang keinginan untuk mengambil alih negara lain, rakyat lain. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki".
"Kami memikul tanggung jawab kami di dunia. Bukan kami yang mencari konflik. Namun, saya pastikan: Apa pun yang terjadi, kami akan berdiri teguh soal mana yang benar dan salah," katanya.
Pernyataan itu disampaikan PM Denmark tersebut setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland pada 21 Desember 2025, kembali menimbulkan ketegangan diplomatik antara Washington dan Kerajaan Denmark.
Sejak mulai menjabat pada Januari 2025, Trump telah berulang kali menyatakan minatnya untuk menguasai Greenland. Dia mengatakan tidak akan mengesampingkan penggunaan "koersi militer atau ekonomi" untuk mencapai tujuan tersebut.
Frederiksen mengatakan bahwa "sekutu terdekat" Denmark tidak boleh memperlakukan negara lain dan rakyatnya sebagai sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki.
Tanpa secara eksplisit menyebut Amerika Serikat (AS), Frederiksen mengatakan bahwa tahun lalu diwarnai dengan "ancaman, tekanan, dan pembicaraan yang merendahkan" dari sebuah negara yang digambarkannya sebagai "sekutu terdekat Denmark sepanjang masa".
Berbicara dari kediaman resminya, Frederiksen membahas berbagai isu, termasuk ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi hanya menggunakan kata-kata keras ketika membahas tekanan geopolitik yang dihadapi negara tersebut, khususnya mengenai wilayah Arktik di Greenland.
"Kini lagi-lagi konflik mengenai Greenland, yang menyangkut Kerajaan (Denmark)," kata Frederiksen, mengacu pada konflik diplomatik baru itu.
Dia mengkritik pola pikir di balik tekanan tersebut sebagai pandangan terhadap dunia yang sudah ketinggalan zaman "tentang keinginan untuk mengambil alih negara lain, rakyat lain. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dibeli dan dimiliki".
"Kami memikul tanggung jawab kami di dunia. Bukan kami yang mencari konflik. Namun, saya pastikan: Apa pun yang terjadi, kami akan berdiri teguh soal mana yang benar dan salah," katanya.
Pernyataan itu disampaikan PM Denmark tersebut setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland pada 21 Desember 2025, kembali menimbulkan ketegangan diplomatik antara Washington dan Kerajaan Denmark.
Sejak mulai menjabat pada Januari 2025, Trump telah berulang kali menyatakan minatnya untuk menguasai Greenland. Dia mengatakan tidak akan mengesampingkan penggunaan "koersi militer atau ekonomi" untuk mencapai tujuan tersebut.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F12%2F06%2Fd7188e6434c659586acda7ac86f6255e-20251206TOK20.jpg)
