ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti memberikan dukungan penuh atas keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Langkah ini dinilai sebagai pernyataan politik yang tegas bahwa negara berkomitmen membenahi institusi penegak hukum demi rasa keadilan masyarakat.
Azis menegaskan bahwa reformasi Polri bukan sekadar isu internal institusi, melainkan agenda publik yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Ia menyoroti bahwa selama ini penanganan pelanggaran di tubuh kepolisian cenderung hanya berhenti pada penindakan individu tanpa menyentuh akar persoalan sistemik.
"Pengalaman berulang menunjukkan bahwa tanpa pembenahan sistem, pelanggaran akan terus muncul dengan pola yang sama. Reformasi sejati harus menyentuh bagaimana kewenangan dikelola dan bagaimana mekanisme koreksi bekerja saat terjadi penyimpangan," ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1/2026).
Salah satu poin krusial yang disoroti Azis adalah standarisasi dan transparansi dalam penanganan perkara. Menurutnya, publik kerap mempertanyakan disparitas kecepatan penanganan kasus yang menimbulkan kesan ketidakpastian hukum.
Ia mendesak agar Tim Reformasi Polri fokus pada pembenahan sistem yang lebih terbuka, mencakup kejelasan alur proses hukum, batas waktu penanganan, hingga akses informasi yang mudah bagi pelapor dan korban.
"Penguatan pengawasan tidak boleh dipahami sebagai upaya melemahkan institusi. Sebaliknya, pengawasan kredibel akan melindungi mayoritas anggota Polri yang bekerja dengan integritas. Profesionalisme harus menjadi norma, sementara penyimpangan adalah pengecualian yang ditindak tegas," tambahnya.
Selain aspek hukum, legislator Gerindra ini juga mendorong reformasi pada manajemen sumber daya manusia, termasuk sistem promosi dan mutasi. Azis menilai penegakan meritokrasi sangat penting agar loyalitas aparat tertuju sepenuhnya pada institusi dan hukum, bukan pada relasi personal atau kekuasaan informal.
"Bagi pemerintahan Presiden Prabowo, pembentukan tim ini adalah ujian komitmen membangun negara yang kuat sekaligus berkeadilan. Negara yang kuat adalah negara yang berani menata ulang institusinya ketika kepercayaan publik tergerus," tegas Azis.
Azis memperingatkan agar kerja Tim Reformasi Polri tidak terjebak pada perubahan administratif semata atau sekadar pergantian struktur tanpa pembenahan substansi. Ia meminta tim ini bekerja secara terbuka dan aktif melibatkan masukan dari masyarakat luas.
"Kerja tim ini harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan dapat dievaluasi. Kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel adalah prasyarat utama negara hukum yang modern," pungkasnya. (Faj/P-3)
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2025%2F07%2F09%2Fcd843995735758dd61b7c2140175a6ce-20250709TOK9.jpg)
