Penulis: Fityan
TVRINews – Karawang, Jawa Barat
Kementerian Pertanian menindak ribuan distributor dan mencopot ratusan pejabat demi menjamin stabilitas harga serta distribusi pupuk nasional.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dalam upaya menjaga stabilitas distribusi bantuan pertanian nasional.
Dalam agenda Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026, Amran mengumumkan telah mencabut izin operasional lebih dari 2.300 pedagang pupuk yang terbukti melanggar aturan.
Langkah ini diambil sebagai respons atas adanya praktik manipulasi harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang merugikan para petani di berbagai daerah.
Amran menegaskan bahwa pengawasan ketat dilakukan secara langsung dan bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk memastikan penindakan instan terhadap pelanggaran lapangan.
"Begitu ada harga yang naik melebihi HET atau ada pihak yang mencoba bermain-main dengan distribusi, kami langsung mencabut izinnya hari itu juga," ujar Amran di hadapan Presiden dan jajaran pejabat negara.
Penegakan Hukum dan Reformasi Internal
Selain menyasar distributor swasta, tindakan tegas ini juga menyentuh internal kementerian. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 192 orang, baik dari kalangan pejabat maupun staf di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) serta pihak eksternal, telah dijatuhi sanksi berupa pencopotan jabatan hingga proses hukum pidana.
Amran mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 76 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus penyelewengan di sektor pertanian.
Langkah ini disebutnya sebagai bagian dari komitmen menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan.
"Kami memberikan peringatan keras; jika kinerja tidak baik atau tidak patuh pada perintah Presiden, maka konsekuensinya adalah pencopotan. Semua ini dilakukan demi memastikan visi swasembada berjalan sesuai jalur," tegasnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Keberhasilan penindakan ini, menurut Mentan, tidak lepas dari sinergi erat antara Kementan dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan dukungan TNI.
Integrasi pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang bersih dari praktik pungutan liar dan mafia pupuk.
Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kabinet Merah Putih yang terus bersinergi dalam mengawal program pangan nasional.
Upaya pembersihan birokrasi dan jalur distribusi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian kedaulatan pangan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Editor: Redaksi TVRINews
