JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) "harus diawasi terus."
Hal itu disampaikan Prabowo dalam retret di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).
Adi menilai PKB punya potensi untuk berbeda jalan dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, hal itu yang menjadi alasan Prabowo mengatakan hal tersebut meskipun menyampaikannya dengan cara bercanda.
“Saat ini ada nuansa bagaimana membangun apa yang disebut dengan koalisi permanen. Nah koalisi permanen ini tentu bukan hanya ingin mengamankan dan sekaligus menyamakan kepentingan-kepentingan partai koalisinya Pak Prabowo. Tapi tentu untuk kepentingan jangka panjang di 2029, jangan ada yang kemudian misalnya beda mazhab dan beda jalan. Nah di antara partai politik yang ada itu yang punya potensi rasa-rasanya untuk agak beda jalan sepertinya PKB,” ungkap Adi dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga: Cak Imin Respons soal Prabowo Bilang PKB Harus Diawasi: Bercanda
Apalagi, kata dia, PKB tidak punya sejarah berkoalisi dengan Prabowo dalam pemilu presiden sebelumnya.
“Ini semacam kode keras ya, ini untuk membangun bagaimana kebersamaan di 2029. PKB saat ini menjadi bagian dari koalisi pemerintah, 'Ayolah terus bersama', kan kira-kira begitu,” ujar Adi.
“Karena dulu kan kita juga tau, PKB sama Pak Prabowo ini kan mau kerja sama kan di 2024. Tiba-tiba PKB lebih memilih dengan Anies Baswedan.”
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan penekanan agar PKB terus diawasi dalam upaya menjaga soliditas koalisi pemerintahan.
“Tapi di sini koalisi kita kuat kan? Ketua partai semua ada semua ya? Ada? Ketua PKB ada? PKB yang harus diawasi terus ini,” ucap Prabowo dalam retret di Hambalang, Selasa (6/1/2026).
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- adi prayitno
- prabowo subianto
- prabowo minta pkb diawasi
- pkb
- muhaimin iskandar
- koalisi pendukung pemerintah




