jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menggelar Konferensi Pers Awal Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (7/1/2026).
Siswanto Rusdi memprediksi sektor maritim Indonesia penuh tantangan dan menjadi sorotan tajam di tengah dinamika kondisi global.
BACA JUGA: Menko AHY Optimistis Kontribusi Sektor Maritim Naik Signifikan di 2029
Menurut Siswanto Rusdi, konferensi pers ini mengupas prediksi yang akan terjadi dalam sektor maritim nasional serta antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder.
“Jadi, kami tahu saat ini ada peristiwa invasi Amerika ke Venezuela yang membuat arus perdagangan global agak terganggu, sudah pasti akan berpengaruh pada biaya logistik hingga keamanan maritim Indo-Pasifik,” kata Siswanto.
BACA JUGA: Menghidupkan Kembali Malaka: Jalan Indonesia Menuju Kejayaan Maritim Dunia
Dalam kesempatan Konferensi Pers tersebut, hadir tiga narasumber, yaitu Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Pusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama TNI Salim; mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna, dan Pakar Pelabuhan Wahyono Bimarso.
Kapusjianmar Seskoal Laksma TNI Salim dalam paparannya mengemukakan analisis kondisi geopolitik dan keamanan maritim saat ini.
BACA JUGA: Pusat Kajian Maritim: Pemerintah Jangan Diskriminasi, Tindak Tegas Jetty Dusun Memeli
“Meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan maritim global sekarang ini dipengaruhi banyak faktor. Domain maritim sebagai penggerak utama ekonomi dan keamanan global ini sangat penting,” ujar Salim.
Alumnus AAL 1995 ini mengatakan faktor yang memengaruhi lingkungan global di antaranya hegemoni kekuatan antara Amerika Serikat dan China di kawasan.
Teranyar soal invasi AS ke Venezuela. Kemudian potensi konflik yang bakal menyusul ialah konflik China-Taiwan.
“Kita harus mempersiapkan strategi maritim yang juga mencakup kebijakan pertahanan dan keamanan maritim yang mumpuni sekaligus ditopang oleh teknologi maritim yang memadai. Kami di TNI AL sudah merumuskan itu,” tegas Laksma Salim.
Sementara itu, mantan Deputy Chief of Mission KBRI Beijing, PLE Priatna menegaskan kebijakan luar negeri harus sinkron dengan kebijakan maritim.
“Kebijakan luar negeri kita harus related dengan kebijakan maritim, termasuk pertahanan dan keamanan maritimnya. Sehingga dalam ekonomi maritim kita juga bisa bersaing di tengah dinamika global,” ucap Priatna.
Selanjutnya, Pakar Pelabuhan ?Wahyono Bimarso menjelaskan dasar kebijakan dalam UU Pelayaran yang harus dijalankan terutama dalam lingkup kepelabuhanan, kenavigasian, angkutan perairan hingga perlindungan lingkungan maritim.
“Kita sebagai negara kepulauan masih banyak tantangan dalam lingkup maritim. Ini yang harus kita lakukan agar kinerja logistik meningkat,” pungkas Wahyono.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
