Trump, Venezuela, dan Kebangkitan Kembali Doktrin Monroe

Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan “menjalankan Venezuela” hingga terjadi transisi kekuasaan yang dianggap aman dan stabil, dunia internasional langsung bereaksi. Pernyataan Trump tersebut menuai dari berbagai pihak termasuk kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga memicu kekhawatiran tentang pelanggaran kedaulatan negara. Namun di balik kontroversi hukum dan moral atas tindakan unilateral Amerika Serikat itu, terdapat dimensi geopolitik yang lebih dalam: bagaimana Amerika Serikat memandang Amerika Latin di tengah persaingan global yang kian tajam?

Aksi intervensi Amerika Serikat di Venezuela kerap dibingkai narasi sebagai respons Amerika Serikat terhadap otoritarianisme Nicolás Maduro, pelanggaran hak asasi manusia, dan isu narkoterorisme. Narasi yang digaungkan ini terdengar familiar dan sepertinya mudah diterima publik baik publik domestik Amerika Serikat maupun publik internasional. Namun jika dilihat lebih cermat, kebijakan tersebut ternyata tidak berdiri sendiri. Venezuela bukan hanya negara dengan kondisi krisis politik berkepanjangan, tetapi juga terdapat keterkaitan strategis dalam kontestasi pengaruh global, khususnya rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Narasi resmi Washington menempatkan demokrasi dan stabilitas regional sebagai alasan dan justifikasi utama tindakannya. Akan tetapi, dalam politik internasional, bahasa moral sering kali digunakan sekadar sebagai alat legitimasi, bukan tujuan akhir dari suatu tindakan politik. Sejarah kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menunjukkan pola yang berulang: intervensi dilakukan atau tidak dilakukan atas nama nilai-nilai universal sebagai pembenaran, sementara jika diteliti lebih mendalam, kepentingan strategis tetap menjadi pertimbangan utama di balik layar.

Pertanyaan penting berikutnya adalah mengapa Venezuela menjadi sasaran Amerika Serikat yang begitu signifikan hingga harus segera diintervensi secara militer? Jika demokrasi dan hak asasi manusia benar-benar menjadi tolok ukur utama, maka konsistensi kebijakan Amerika Serikat patut dipertanyakan. Tidak sedikit negara lain dengan catatan kasus serupa, tetapi tidak menghadapi tekanan dan tindakan sekeras Venezuela. Di titik inilah konteks geopolitik dan geo-ekonomi menjadi sangat relevan untuk diperbincangkan.

Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok secara konsisten memperluas kehadirannya di Amerika Latin. Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) dengan investasi infrastruktur, kerja sama energi, dan pinjaman berskala besar, Beijing berhasil membangun hubungan ekonomi yang erat dengan banyak negara di kawasan tersebut. Venezuela menjadi salah satu mitra penting, terutama ketika sanksi Barat membatasi ruang gerak ekonominya. Bagi Caracas, Tiongkok menawarkan alternatif terhadap ketergantungan pada Amerika Serikat dan lembaga keuangan Barat.

Namun bagi Tiongkok, Venezuela bukan sekadar mitra ekonomi biasa. Negara ini memiliki cadangan minyak terbesar di dunia dan posisi strategis di kawasan Amerika Latin. Investasi Tiongkok di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi menjadikan Venezuela menjadi bagian dari jaringan upaya meningkat pengaruh global Beijing. Kehadiran ini tidak hanya memperkuat posisi ekonomi Tiongkok, tetapi juga memberinya pijakan strategis di kawasan yang selama ini dianggap sebagai kaplingan wilayah pengaruh tradisionalnya Amerika Serikat.

Amerika Latin, dengan demikian, bukan lagi kawasan pinggiran dalam politik global. Ia telah menjadi arena persaingan kekuatan besar. Ketika Tiongkok mengisi kekosongan yang ditinggalkan Washington, baik karena kebijakan isolasi, sanksi, maupun kurangnya investasi, dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut mulai tergerus. Dari sudut pandang Washington, perkembangan ini tentu memicu kegelisahan strategis.

Venezuela menjadi simbol dari kegelisahan Trump dan Washington tersebut. Dengan kekayaan sumber daya alamnya, negara ini memiliki arti penting yang jauh melampaui isu domestik. Pengaruh atas Venezuela berarti pengaruh atas sumber energi, jalur ekonomi, dan citra kekuasaan di tingkat regional Amerika Latin. Dalam konteks inilah kebijakan Trump terhadap Venezuela dapat dipahami sebagai upaya membendung penetrasi Tiongkok di kawasan yang selama ini dipandang sebagai “halaman belakang” Amerika Serikat.

Pendekatan ini mencerminkan logika geo-ekonomi yang semakin dominan dalam politik global kontemporer. Persaingan antarnegara tidak melulu diwujudkan melalui kekuatan militer koersif secara langsung, tetapi juga bisa melalui instrumen ekonomi yang dipolitisasi. Investasi, perdagangan, dan akses terhadap sumber daya alam menjadi alat untuk memperluas pengaruh sekaligus membatasi ruang gerak rival geopolitik. Dalam kasus Venezuela, ekonomi bukan lagi semata urusan pembangunan, melainkan instrumen kekuasaan. Langkah Amerika Serikat terhadap Venezuela membuktikan bagaimana kepentingan ekonomi dan strategis dapat mendorong tindakan politik dan militer. Ini bukan fenomena baru, melainkan kelanjutan dari pola lama yang berulang kembali dengan konteks berbeda. Jika dahulu Amerika Serikat berhadapan dengan kekuatan kolonial Eropa, kini rival utamanya adalah Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global yang tengah naik daun.

Pola ini mengingatkan pada Doktrin Monroe, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diperkenalkan pada awal abad ke-19. Doktrin tersebut menegaskan bahwa Amerika Latin merupakan kawasan yang berada dalam lingkup pengaruh eksklusif politik Amerika Serikat dan bahwa campur tangan kekuatan eksternal dianggap sebagai ancaman khususnya bagi Amerika Serikat.

Selama bertahun-tahun, doktrin ini menjadi dasar pembenaran berbagai intervensi Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Meski sering dianggap sebagai peninggalan sejarah, semangat Doktrin Monroe tampaknya kembali hidup dalam kebijakan Trump dalam periode pemerintahannya kali ini. Yang berubah bukan logika kekuasaannya, melainkan aktor yang dihadapi.

Jika dahulu musuhnya adalah kekuatan Eropa, kini Tiongkok menjadi target utama. Doktrin Monroe tidak mati, tapi hanya berganti musuh. Retorika demokrasi dan keamanan menggantikan bahasa kolonialisme, tetapi substansinya tetap serupa: Amerika Latin dipandang sebagai ruang pengaruh yang harus dikuasai dan dijaga dari pengaruh rival.

Kebangkitan kembali pola pikir ini jelas membawa implikasi serius bagi negara-negara Amerika Latin. Kawasan ini berisiko tinggi kembali diposisikan bukan sebagai mitra setara dalam kerjasama, melainkan sebagai objek dan arena persaingan kekuatan besar. Ruang otonomi politik dan ekonomi dapat semakin menyempit, sementara normalisasi intervensi atas nama stabilitas justru berpotensi memperdalam ketidakstabilan jangka panjang.

Lebih jauh, kebijakan semacam ini juga mengirimkan pesan yang problematik ke tingkat dunia. Jika negara kuat merasa berhak untuk bertindak secara sepihak demi mempertahankan pengaruhnya, maka prinsip kedaulatan dan kerja sama internasional akan semakin tergerus. Dalam dunia yang semakin multipolar dalam beberapa dekade terakhir ini, pendekatan berbasis dominasi bukan hanya berisiko memicu konflik yang bisa meningkat jadi kekerasan dan perang, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan.

Pada akhirnya, apa yang dilakukan Trump dan Amerika Serikat terhadap Venezuela tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya menyelamatkan demokrasi atau menegakkan hukum. Aksi tersebut bisa ditafsirkan sebagai bagian dari strategi geoekonomi untuk menahan laju pengaruh Tiongkok dan menghidupkan kembali logika lama tentang wilayah pengaruh seperti yang pernah terjadi melalui konsep Doktrin Monroe.

Jika pola ini terus dinormalisasi, hubungan internasional akan semakin menjauh dari politik kemitraan dan semakin mendekati politik dominasi. Dunia pun semakin berisiko tidak bergerak maju, melainkan berputar kembali ke masa lalu, dengan persaingan kekuasaan sebagai poros utamanya.