Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelontorkan belanja perpajakan sepanjang tahun lalu senilai Rp 530,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai belanja perpajakan dalam bentuk insentif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga pajak penghasilan (PPh) itu lebih tinggi 2,23% dibanding catatan pada 2024.
"Terjadi peningkatan berupa belanja perpajakan, artinya teman-teman DJP mengaplikasikan aturan-aturan yg seharusnya bayar pajak dibebaskan," kata Suahasil saat konferensi pers APBN 2025, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Suahasil menjelaskan, insentif fiskal yang digelontorkan sepanjang tahun lalu paling banyak nilainya dalam bentuk PPN dibebaskan untuk bahan makanan Rp 77,3 triliun.
Lalu, insentif untuk sektor pendidikan Rp 25,3 triliun, insentif untuk sektor transportasi Rp 39,7 triliun, insentif untuk sektor kesehatan Rp 15,1 triliun, dan insentif untuk mendukung UMKM Rp 96,4 triliun.
Adapun insentif yang dikucurkan dalam bentuk tax holiday dan tax allowance untuk mendorong investasi nilainya sepanjang tahun lalu sebesar Rp 7,1 triliun.
Ia juga mengungkapkan, penerima manfaat insentif pajak paling banyak ialah sektor rumah tangga yang sebesar 55,2% dari total estimasi belanja pajak dengan besaran Rp 292,7 triliun. Setelahnya UMKM Rp 96,4 triliun atau 18,2%, iklim investasi Rp 84,3 triliun atau 15,9%, dan dunia usaha Rp 56,9 triliun atau setara Rp 10,7%.
Adapun insentif yang dikucurkan dalam bentuk kepabeanan senilai Rp 40,4 triliun pada sepanjang 2025, atau 10% lebih tinggi dari realisasi pada 2024 sebesar Rp 36,7 triliun.
(arj/haa)
