Wonosobo (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersinergi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan masyarakat lokal untuk menjadikan mereka sebagai pemasok bahan pangan.
"Tidak boleh kerja sama dengan pemasok besar dari luar. Harus melibatkan UMKM desa supaya ekonomi di sini tumbuh. Ibu-ibu tanam buah laku, tanam sayur laku, pelihara ayam laku, telur laku, ikan laku," katanya di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai meninjau SPPG Kalikajar 001 Kabupaten Wonosobo.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan SPPG yang tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemasok dapat dievaluasi hingga berujung pencabutan izin. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar SPPG mampu menyejahterakan warga di sekitarnya.
"Kalau tidak sinergi dan belinya dari Jakarta, itu bisa dievaluasi. Kalau diperingatkan tidak mau, lama-lama bisa dicabut," katanya.
Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan. SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi agar makanan yang disalurkan benar-benar sehat dan aman.
"SPPG ini harus sehat, higienis, sehingga betul-betul bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang hebat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pemenuhan gizi bagi ibu hamil menjadi perhatian utama untuk mencegah tengkes. Dampak asupan gizi yang baik, baru akan terlihat dalam jangka panjang.
"Kalau ibu hamil tidak dijaga gizinya, nanti stunting. Dampaknya bukan hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau asupannya bagus, anak-anak kita fisiknya sehat, otaknya cerdas," katanya.
Salah satu penerima manfaat MBG Risnawati mengaku senang dengan program tersebut. Dirinya menyebut menu yang diterima berupa buah dan roti.
"Senang. Semoga program ini bisa dilanjutkan terus," katanya.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
"Tidak boleh kerja sama dengan pemasok besar dari luar. Harus melibatkan UMKM desa supaya ekonomi di sini tumbuh. Ibu-ibu tanam buah laku, tanam sayur laku, pelihara ayam laku, telur laku, ikan laku," katanya di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu.
Ia mengatakan hal tersebut usai meninjau SPPG Kalikajar 001 Kabupaten Wonosobo.
Zulkifli Hasan juga mengingatkan SPPG yang tidak melibatkan masyarakat sekitar sebagai pemasok dapat dievaluasi hingga berujung pencabutan izin. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar SPPG mampu menyejahterakan warga di sekitarnya.
"Kalau tidak sinergi dan belinya dari Jakarta, itu bisa dievaluasi. Kalau diperingatkan tidak mau, lama-lama bisa dicabut," katanya.
Selain aspek ekonomi, ia juga menekankan pentingnya standar kesehatan dan keamanan pangan. SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi agar makanan yang disalurkan benar-benar sehat dan aman.
"SPPG ini harus sehat, higienis, sehingga betul-betul bisa menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang hebat," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan pemenuhan gizi bagi ibu hamil menjadi perhatian utama untuk mencegah tengkes. Dampak asupan gizi yang baik, baru akan terlihat dalam jangka panjang.
"Kalau ibu hamil tidak dijaga gizinya, nanti stunting. Dampaknya bukan hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Kalau asupannya bagus, anak-anak kita fisiknya sehat, otaknya cerdas," katanya.
Salah satu penerima manfaat MBG Risnawati mengaku senang dengan program tersebut. Dirinya menyebut menu yang diterima berupa buah dan roti.
"Senang. Semoga program ini bisa dilanjutkan terus," katanya.
Program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya ibu hamil, balita, dan anak-anak, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
