Pemerintah memperpanjang masa penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil di tengah upaya Perum Bulog menerapkan skema beras satu harga secara terbatas untuk beras SPHP di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kebijakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke hanya berlaku untuk beras SPHP, bukan beras premium atau beras komersial lainnya. Skema tersebut didukung margin fee sebesar 7 persen yang berfungsi menutup biaya distribusi, terutama ke wilayah-wilayah dengan tantangan logistik tinggi.
Rizal menjelaskan margin fee 7 persen merupakan keputusan lintas kementerian yang telah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Menurutnya, besaran margin tersebut mengacu pada pola yang juga diterapkan di BUMN lain seperti PLN dan Pertamina. Beban tugas Bulog dinilai tidak kalah berat, bahkan semakin kompleks seiring perannya menjaga ketahanan pangan nasional. Ia menilai skema lama berupa margin Rp 50 per kilogram yang berlaku sejak 2014 sudah tidak relevan dengan kebutuhan operasional saat ini.
Rizal juga menyoroti rumitnya distribusi beras antarpulau yang kerap membutuhkan moda transportasi kapal hingga pesawat, terutama ke wilayah Indonesia timur. Meski demikian, ia optimistis margin 7 persen cukup menopang keberlanjutan program satu harga beras SPHP.
Ia kembali menegaskan, perhitungan penerapan satu harga dilakukan secara detail oleh Bulog.
“Nah kami sudah menghitung dengan staf-staf kami bahwa untuk merencanakan beras satu harga dari Sabang sampai Merauke adalah beras SPHP-nya, beras SPHP-nya. Bukan beras premium, ya, beras SPHP,” kata Rizal di kantor Kemenko Pangan, Senin (12/1).
Dalam skema tersebut, harga beras SPHP ditetapkan keluar dari gudang Bulog sebesar Rp 11.000 per kilogram di seluruh wilayah, mulai dari Jawa hingga Papua. Sementara harga di tingkat eceran tetap mengikuti harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500 per kilogram.
“Sabang Rp 11.000, di Jawa Rp 11.000, di Kalimantan Rp 11.000. Kemudian di Sulawesi, Maluku bahkan sampai Papua itu harga Rp 11.000 keluar dari gudang. Tapi untuk harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi yaitu Rp 12.500,” jelasnya.
Dengan selisih tersebut, pengecer masih memperoleh margin keuntungan. “Jadi para pengecer itu mendapat keuntungan 1.500 rupiah,” imbuhnya.
Terkait rencana ekspor, Rizal menegaskan stok beras nasional dalam kondisi cukup sehingga program SPHP satu harga tidak menjadi penghambat.
“Malah kita, kan, stoknya banyak, ekspornya targetnya Rp 1 juta anggarannya," kata dia.
Bulog menargetkan ekspor ke negara-negara tetangga maupun negara yang membutuhkan, termasuk untuk kepentingan bantuan kemanusiaan.
“Contohnya kayak bantuan ke Palestina, bantuan daerah-daerah konflik dan lain sebagainya, mungkin seperti itu,” tegas dia.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP hingga akhir 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 3,25 juta ton.
“Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin,” kata Sarwo Edhy dalam keterangan tertulis, Senin (12/1).
Untuk program SPHP 2026, Bapanas saat ini mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan dengan total alokasi 1,5 juta ton beras. Perpanjangan penyaluran SPHP 2025 telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), yang memungkinkan penyelesaian penyaluran melewati batas akhir tahun anggaran.
