JAKARTA, DISWAY.ID-- Pihak Kepolisian menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh di Jakarta Pusat, Kamis 15 januari 2026.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung mengatakan sebanyak 685 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif.
BACA JUGA:Polisi Amankan 6 Pak Ogah yang Kerap Pungli di Exit Tol Rawa Buaya!
BACA JUGA:Mulai Rp 330 Jutaan, MG4 EV dan MG ZS EV Bisa Jadi Mobil Listrik Impian dengan Promo Awal Tahun
"Kami menyiapkan 685 personel untuk pelayanan dan pengamanan aksi unjuk rasa hari ini," katanya kepada awak media, Kamis 15 Januari 2026.
Aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 10.30 WIB dengan titik kumpul di Gedung DPR RI, kemudian dilanjutkan ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Massa aksi berasal dari elemen KSPI dan Partai Buruh.
Diketahui, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal akan menyampaikan sejumlah agenda utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut.
Salah satunya adalah tuntutan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 agar ditetapkan sebesar 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau setara Rp5,89 juta per bulan, serta pemberlakuan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI 2026 sebesar 5 persen di atas KHL.
BACA JUGA:Standar Pelayanan Transjakarta Dievaluasi Imbas Penumpang Disabilitas Tuna Netra Jatuh ke Selokan
BACA JUGA:5 Keutamaan Memperingati Isra Miraj 2026, Tanda Kebesaran Allah SWT hingga Kebenaran Ajaran Islam
Selain itu, massa buruh juga menuntut revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di 19 daerah agar dikembalikan sesuai rekomendasi bupati dan wali kota.
Isu lain yang diangkat dalam aksi ini antara lain desakan kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru, serta penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi dan berpotensi merugikan rakyat, khususnya kaum buruh.
Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan sesuai aturan hukum.
Polisi juga mengingatkan pengguna jalan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan DPR RI dan Kemnaker selama aksi berlangsung.
