Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bicara terkait progres pemulihan pascabencana Sumatera. AHY mengatakan, dirinya mendukung penuh kerja Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.
AHY mengatakan, pembangunan dan pemulihan Sumatera harus lebih baik, kuat, tangguh, adaptif dan resilien. Ia menyebut, ada tiga tugas pokok Kemenko Infrastruktur.
"Pertama, terkait dengan urusan lahan dan tata ruang. Saya rasa bagian utama dari membangun lebih baik ini sangat bergantung pada tata ruang wilayah yang benar-benar sesuai dengan peruntukannya," kata AHY dalam rakor pemulihan pascabencana Sumatera di Kemendagri, Kamis (15/1).
Rapat dipimpin Mendagri Tito Karnavian selaku Kepala Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Menko PMK Pratikno, Menko PM Muhaimin Iskandar hingga Menteri PU Dody Hanggodo hadir dalam rapat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Sumbar Mahyeldi juga hadir dalam kegiatan.
"Dan kita harus berani mengevaluasi tata ruang sehingga berbasis pada mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Dalam konteks ini, prioritasnya adalah rehabilitasi hulu daerah aliran sungai," kata AHY.
AHY menuturkan, relokasi rumah-rumah yang tidak memungkinkan dibangun di tempat awal, diperlukan pendataan kebutuhan lahan dan juga verifikasi status sehingga clean and clear untuk hunian tetap.
"Dan yang terakhir tentunya terkait dengan normalisasi pelayanan pertanahan agar menjemput bola. Para petugas BPN tentunya bisa melakukan upaya ini, datang ke warga, para pengungsi agar prosesnya lebih cepat," kata AHY.
Kedua, terkait dengan infrastruktur di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, ini yang menjadi fokus pekerjaan utama adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar.
"Seperti yang kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden beberapa saat yang lalu, jalan dan jembatan ini harus benar-benar diutamakan. Kita harus selaraskan data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata AHY.
"Tidak selalu mudah karena memang situasi yang begitu rumit di lapangan, tetapi harus pada satu kesimpulan menggunakan data yang sama persis, paling tidak serupa, tidak jauh berbeda. Kembali pada prioritas," tambah dia.
Sementara ketiga, urusan Kemenko Infrastruktur adalah terkait dengan perumahan dan permukiman. Saat ini menurut AHY telah didata dan terus di-update jumlah rumah baik terkategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hilang dan hanyut.
"Dan dikalkulasi per hari ini dapat kami laporkan, nanti bisa dilengkapi oleh Kementerian PKP, total rumah terdampak sampai dengan 14 Januari 2026 adalah 238.783 unit. Terbanyak memang di Aceh, 208.693 unit, diikuti Sumatera Utara 24.294 unit, dan Sumatera Barat sebanyak 5.796 unit," kata AHY.
AHY menyebut, estimasi biaya pembangunan atau perbaikan rumah-rumah warga mencapai Rp 8,2 triliun.
Sedangkan alokasi atau estimasi dari anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur dasar berdasarkan laporan Menteri PU sekitar Rp 51,8 triliun.
"Memang ini akan membutuhkan pengawalan termasuk kecepatan menggelar alat-alat berat dan kerja sama yang ketat antara pusat dan daerah, dan kami menyarankan Bapak Menko, Bapak Ketua, agar benar-benar kita kawal melalui monitoring dan evaluasi, monev secara berkala baik yang reguler maupun insidental di Jakarta maupun di lapangan," ucap AHY.
