Khofifah Dorong Creative Financing di Jatim Tanpa Bebani Masyarakat, Fokus pada Inovasi dan Efisiensi Fiskal

Pantau - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan pentingnya penerapan skema creative financing dalam pembangunan daerah tanpa menambah beban kepada masyarakat, terutama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis.

Pernyataan ini disampaikan dalam forum “Jatim Retreat 2026” yang digelar di Surabaya, sebagai ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat komitmen seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur.

"Forum ini merupakan momentum untuk menyatukan arah, memperkuat komitmen, dan memastikan seluruh elemen birokrasi, BUMD, serta layanan publik di Jawa Timur bergerak dalam satu frekuensi yang sama di tengah tantangan fiskal yang semakin dinamis", ujar Khofifah.

Tantangan Fiskal Butuh Pendekatan Inovatif

Khofifah menyoroti tantangan baru yang muncul seiring diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, serta adanya penyesuaian transfer ke daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut membawa mandat baru berupa:

• Penguatan tata kelola belanja
• Optimalisasi sumber pendanaan kreatif
• Peningkatan kualitas layanan publik yang terukur

Ia menyebut bahwa tema Creative Financing & Value For Money sangat relevan, karena bukan sekadar strategi teknis pembiayaan, tetapi merupakan bentuk kepemimpinan dan tata kelola yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.

Khofifah memaparkan tiga langkah utama dalam membangun skema creative financing:

• Mencari sumber pendapatan baru
• Mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif
• Menggeser orientasi dari sekadar spending or earning menjadi spending and earning

"Pencarian sumber pendapatan baru harus dilakukan tanpa membebani masyarakat", tegasnya.

Optimalisasi Aset dan Peran UPT Jadi Kunci

Khofifah menyatakan bahwa Pemprov Jatim dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, baik untuk membuka ruang investasi maupun mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM.

Salah satu skema potensial adalah Kerja Sama Operasi (KSO) atas aset lahan milik Pemprov Jatim yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Selain itu, sektor perikanan juga dinilai memiliki potensi besar, terutama melalui pemanfaatan Grand Parent Stock (GPS) guna mendukung program nasional dan perluasan budidaya ikan.

Optimalisasi berbagai potensi tersebut, menurut Khofifah, memerlukan perubahan cara pandang dan keterbukaan perspektif di seluruh unit kerja.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar mampu memberikan layanan publik yang efisien dan tepat sasaran.

Khofifah turut mendorong percepatan proses perizinan jika persyaratan telah terpenuhi, sebagai bentuk komitmen pelayanan publik yang proaktif.

"Tugas utama birokrasi adalah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, tanpa menambah beban", ujarnya.

Prof. Mohammad Nuh: BUMD Harus Berorientasi Profit

Forum ini juga menghadirkan Prof. Mohammad Nuh dari ITS Surabaya sebagai narasumber.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara leadership dan followership dalam tata kelola organisasi pemerintahan.

Prof. Nuh turut mendorong pencarian sumber pendanaan baru di luar APBD sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Menurutnya, pengelolaan BUMD juga perlu diubah dari sekadar mengejar pendapatan menjadi berorientasi pada keuntungan (profit oriented), agar benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan keuangan daerah.