JAKARTA, DISWAY.ID - Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, angkat bicara soal gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan pemilu daerah menjadi alasan sejumlah partai besar, seperti Partai Gerindra dan Golkar mendukung gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Menanggapi hal itu, Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyebut bahwa alasan efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengurangi hak politik masyarakat.
"Efisiensi tidak bisa dijadikan dalih untuk mengambil hak politik rakyat. Kabinet saat ini juga gemuk tidak ada efisiensi," tegas Guntur Romli saat dikonfirmasi, Senin, 29 Desember 2025.
BACA JUGA:Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD Mengemuka, KPU Beri Respons Tegas Begini!
Guntur menilai bahwa upaya efisiensi seharusnya dimulai dari internal pemerintahan.
"Harusnya efisiensi dimulai dari pemotongan fasilitas dan biaya elit-elit pemerintahan bukan dengan mengebiri hak politik rakyat," tegasnya.
BACA JUGA:Status Mirwan MS Bupati Aceh Selatan, Dasco: Serahkan ke DPRD Aceh
Selain itu, Ia menilai gagasan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.
Kendati demikian, PDIP menghormati sikap partai yang mendukung gagasan tersebut. Namun, Guntur menegaskan sikap partainya yang tetap menginginkan pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat.
BACA JUGA:Komisi II DPR: Pencopotan Bupati Aceh Selatan Bisa Lewat Mekanisme Politik di DPRD
"Kami hormati sikap partai lain, tapi PDI Perjuangan tetap ingin pilkada langsung tidak melalui DPRD," tegasnya.
Perlu diketahui, wacana pilkada melalui DPRD sendiri bukanlah hal baru.
BACA JUGA:Perayaan Nataru Kian Dekat, DPRD DKI Minta Pasar Murah Ditambah agar Harga Pangan Stabil
Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar lebih dulu mengusulkan mekanisme tersebut dengan alasan menekan mahalnya ongkos politik serta praktik politik uang dalam pilkada langsung.
- 1
- 2
- »
